Surat Edaran Dikti, dengan Kebijakan yang Membatasinya

07.48

Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Kota Malang

Oleh. Ali

LPM Kavling 10

Dikti seolah kebakaran jenggot setelah mengetahui negara-negara tetangga khususnya di wilayah Asia Tenggara, banyak mempublikasikan hasil riset atau karya ilmiah akademisinya ke dalam jurnal di tingkat lokal maupun interlokal. Bisa dilihat dari Singapura yang menduduki posisi pertama dengan jumlah publikasi karya ilmiah 64.991 dari National University of Singapore dan predikat “juara”nya ASEAN, kedua di raih oleh Thailand dengan jumlah publikasi karya ilmiah 17.414 dari Mahidol University dan Malaysia diposisi ketiga dengan jumlah publikasi karya ilmiah 16.027 dari University of Malaya.

Di sela-sela itu, indonesia berada di tingkat keempat dengan jumlah publikasi karya ilmiah 2.029 dari Institut Tekhnologi Bandung (www.sciencedirect.com). Seperti berada didekat kompor yang berdekatan dengan kulit yang terasa panas, begitu pula dengan kondisi kalah telak bagi Indonesia dengan tetangga terdekatnya, yakni Malaysia. Kenapa tidak, publikasi karya ilmiah di Malaysia sejak tahun 2007 melonjak menigkat meniggalkan semua negara pesaingnya Thailand, Singapura, dan Indonesia. Ini yang melatarbelakangi SK (Surat Kebakaran) dari Dikti. Lalu apa rahasia dibalik suksesnya publikasi karya ilmiah Malaysia?

Seperti kucing dan anjing, negara yang kompetitisinya sengit dan tidak habisnya saling mengintervensi satu sama lain, Indonesia dan Malaysia memiliki sistem yang berbeda dalam menentukan arah kebijakan bagi karya ilmiah yang dipublikasikan. Malaysia, negara perbatasan yang berada di wilayah Kalimantan, memiliki sistem pendidikan dengan fasilitas yang mendukung dari produktivitas akademisinya dengan tanpa adanya batasan dari hasil karya ilmiah. Sehingga tidak dapat dipungkiri lagi bila Malaysia bisa meraup karya ilmiah sebanyak-banyaknya dan mengalahkan Indonesia. Lantas bagaimana dengan kebijakan yang diberikan pemerintah Indonesia dalam merangsang jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan di Indonesia?

Indonesia dengan sejuta kekayaan alam maupun manusianya, memiliki sistem yang dinilai tidak cukup memberikan keleluasaan dalam hal publikasi karya ilmiah. Ini bisa dilihat dari kondisi minimnya segi fasilitas dan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah bagi peneliti yang memaksa debut karir peneliti menjadi sifatnya seperti “dibatasi”.

Kondisi tersebut diperkuat oleh surat edaran yang dikeluarkan Dirjen Dikti tahun 2009 mengenai “batas kepatutan” dalam melaksanakan penelitian yang dinyatakan dalam Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen. Sehingga kondisi para peneliti ditanah air seperti katak dalam tempurung yang terbentur oleh meja perumus kebijakan, maka mandullah kreativitas peneliti di negeri kita.

Lebih tragis lagi, banyak akademisi Indonesia yang menjadi peneliti asing di negeri Jiran. Hal ini disebabkan oleh Kementrian Riset dan Tekhnologi Malaysia (MOSTI) berani membayar mahal kisaran 200.000 ringgit atau 500-600 juta pertopik riset bagi seluruh peneliti asing yang ingin melakukan penelitian di negaranya.

Dari serangkaian kasus di atas dapat disimpulkan, ada beberapa masalah di Indonesia yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu sebelum SK Dikti dikeluarkan. Seperti permasalahan sistem birokrasi pendidikan dan permasalahan anggaran bagi peneliti dan pendidikan. Bagaimanapun juga, sistem birokrasi harus dibuat secara efektif guna mempercepat proses dari riset dan memperjelas mekanisme publikasi jurnal karya ilmiah. Kemudian pemerintah juga harus tegas dalam menganggarkan dana lebih banyak untuk pendidikan ketimbang sekedar sibuk mengurusi “rok mini”. Terakhir, yang terpenting adalah pemerintah harus menghapus kebijakan yang membatasi dan mendukung proses kreativitas karya ilmiah. Jangan hanya sekedar memberi intruksi tanpa ada kejelasan.[]